Palangkaraya, Tianbalanga.com-Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah mengelar Rapat Koordinasi Sinergitas Rencana Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Karhutla Tahun 2025, bertempat di Royal-Crown Room Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Selasa (20/8/2024).
Acara ini digelar dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Rapat Koordinasi ini diikuti oleh perwakilan bidang dari BPBD Kabupaten/Kota se-Kalteng yang menangani urusan Penyusunan Program,dan dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kotim Multazam, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Katingan Markus, Plt. Kalaksa Kapuas Saribi, Kabid Perlindungan dan KSDAE Dishut Kalteng Fritno, serta Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan JFT lingkup BPBPK Kalimantan Tengah.
Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menyampaikan bahwa sehubungan dengan Rapat Koordinasi Sinergitas Rencana Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Karhutla ini, BPBD Kabupaten/Kota membawa dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Proposal Permohonan. Dukungan Penanggulangan Karhutla ke Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
“Saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024 yang telah selesai dilaksanakan, bebas dari kabut asap. Meskipun dalam periode musim kemarau, yang dimulai sejak Dasarian II Juli 2024.
Sempat terjadi beberapa kali kejadian karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti di Kalampangan, Bengaris, Petuk Katimpun, wilayah Kota Palangka Raya, di Sebangau Kuala, wilayah Kabupaten Pulang Pisau, lalu di Jenamas wilayah Kabupaten Barito Selatan, di Sungai Paring wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, di Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, dan di lokasi lainnya. Tetapi berkat kerja keras dan sinergi semua pihak, BPBD bersama dengan pihak terkait lainnya, pemadaman karhutla dapat dilaksanakan dengan cepat dan tuntas,” terangnya.
Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kaalteng Ahmad Toyib.
Ahmad Toyib mengatakan, berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, prakiraan curah hujan dasarian III Agustus s.d dasarian II September Tahun 2024 secara umum berkisar pada kategori rendah hingga menengah. Bahkan pada dasarian I September diprakirakan lebih rendah, sedangkan sifat hujan secara umum diprakirakan pada kategori bawah normal sampai dengan atas normal, kecuali pada dasarian I.
September diprakirakan didominasi kategori normal. Meskipun demikian, kewaspadaan terhadap karhutla harus tetap dipertahankan, sampai dengan Kalteng benar-benar selesai musim kemarau memasuki musim hujan yang diprakirakan pada dasarian II Oktober 2024.
Semua pihak harus tetap melaksanakan tugas dengan baik dalam penanggulangan karhutla sehingga karhutla tetap dapat terkendali, tidak menjadi bencana bagi masyarakat.
“Kita semua harus terus belajar dari pengalaman setiap tahun dalam menghadapi karhutla, sehingga semakin baik. Jika pada tahun 2023, salah satu pengalaman paling berharga yang kita ambil yaitu upaya pengendalian karhutla dilaksanakan lebih awal menjelang musim kemarau, sehingga persiapan SDM, anggaran dan sarpras bisa dilaksanakan lebih awal.
Maka ketika mulai terjadi karhutla, sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan penanggulangan karhutla sudah siap. Oleh sebab itu, pada tahun 2024 ini upaya pengendalian karhutla semakin baik dalam perencanaan operasinya, dengan melaksanakan perencanaan bersama-sama dalam penentuan daerah sasaran operasi pengendalian dan penanggulangan karhutla, khususnya dalam penentuan lokasi Pos Lapangan yang diaktivasi oleh Satgas Pengendali Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah,” terangnya.
Walaupun begitu, dalam pelaksanaan operasi di lapangan, kesiapan dukungan dari BPBD Kabupaten/Kota sangat beragam, di beberapa lokasi kesiapannya sudah relatif baik, tetapi di beberapa lokasi lainnya masih relatif terkendala. Oleh karena itu, perlu menarik persiapan perencanaan pengendalian karhutla mundur satu tahun ke belakang, sehingga sinergisitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, mulai dari perencanaan anggaran dan lokasi sasaran pengendalian karhutla, semakin baik, tukasnya
Lili TB
